Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan Bagi Penyuluh Agama Islam Kemenag Lamsel
Lampung Selatan (Humas) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Selatan melalukan instruksi Kemenag Republik Indonesia untuk Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan satu Pemahaman Keagamaan, di Aula terbuka pukul 13.00 wib, Selasa (01/11/2022).
Kegiatan tersebut dikhususkan untuk Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Non PNS serentak secara nasional.
Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Lampung Selatan, H. Jamhuri mengatakan kegiatan tersebut dimonitoring oleh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dan Stafsus Menag RI, sehingga perlu diseriusi oleh Kemenag Kabupaten Lampung Selatan.
Harapan Menag RI sangat besar terhadap penyuluh agama, merupakan garda terdepan sebagai corong penerangan kebangsaan dan keagamaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Kemenag memandang penyuluh memiliki peran dan fungsi strategis, yakni pertama fungsi informatif dan edukatif. Kedua, fungsi konsultatif dan ketiga, fungsi advokatif.
"Saat ini banyak faham takfiri dan membid'ahkan kelompok lain, nah penyuluh agama harus bisa mengadvokasi hal tersebut agar masyarakat ini dapat pencerahan," ungkapnya.
Jawaban dari soal para penyuluh agama nanti akan menentukan terkait wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan.
Sementara Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Selatan, H. Ashari mengatakan Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan ini menjadi penting dilakukan agar para penyuluh agama Islam tidak terpapar faham-faham takfiri dan sejenisnya.
"Jangan sampai ada penyuluh agama Islam yang memiliki faham radikal dan tidak mau pada kegiatan-kegiatan keagamaan Kemenag karena salah satu tugas penyuluh yaitu sebagai penyejuk dan pemberi informasi ditengah masyarakat," tegas H. Ashari.
H. Ashari berpesan kepada seluruh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Lampung Selatan, untuk selalu mencintai rumah besar Kementerian Agama.
"Seperti apapun kondisi Kementerian Agama harus selalu dicintai, dibela jika ada yang menghina dan mengejek. Juga didukung ketika ada program dari pusat hingga daerah," tutupnya.(SDP)